JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan pilkada secara langsung belum bisa memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Pasalnya, 80 persen kepala daerah yang dipilih dari hasil pilpres langsung malah tersangkut kasus hukum.
"Keinginan merevisi UU Pilkada itu kan tentunya ada masalah. Merevisi sebuah UU itu pasti ada masalah. Pilkada langsung ini sudah dilaksanakan. Tapi, hasilnya itu terjerat 80 persen kasus korupsi," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia pun menyebut jika biaya pilkada langsung itu sangat besar karena anggaran dari APBN dialokasikan Rp 41 triliun. Hal ini pula yang bisa memunculkan usaha balas budi dari penyokong dana sehingga ujungnya merugikan rakyat.
Sebagai pemilih, rakyat pun hanya dijadikan alih-alih kajian istilah demokrasi.
"Selain biaya besar, itu juga karena balas budi. Ada balas budi terus menerus tidak bisa lepas dan ini merugikan rakyat. Yang seharusnya pemerintah bisa mensejahterahkan rakyat ternyata malah mensejahterahkan sponsornya. Rakyat hanya digunakan untuk kajiian-kajian yang melatarbelakangi demokrasi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.
Lantas, bagaimana dengan perbedaan sikap antara Fraksi Demokrat dengan pemerintah soal RUU Pilkada? Dia mengatakan perbedaan ini muncul pasca Pilpres. Namun, dia menampik jika persoalan ini lebih kepada upaya balas dendam.
"Kalau memang ada perubahan pendapat artinya ketika kita awalnya semua DPRD, tapi dalam prosesnya sudah menyepakati kalau semua lewat DPRD ini setelah pileg, pilpres. Meski ada yang menginginkan langsung," ujarnya.***(dtk.com)
***Foto doc.istimewa
0 Response to "Delapan Puluh Persen Kepala Daerah Hasil Pilkada Langsung Terjerat Korupsi "
Post a Comment