JAKARTA-Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,tentang capaian dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2014 yang disampaikan Pimpinan KPK,melalui Siaran Persnya,Senin (29/12/2014),dan berikut Redaksi www.kabar65.com tayangkan secara utuh.
KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal apapun. Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), KPK menorehkan Nilai A.
KPK juga mendapatkan sejumlah apresiasi dari berbagai kalangan, di antaranya Lembaga Terbaik 2014 dari Soegeng Sarijadi School of Governance (SSSG), “Pioneer Kelembagaan dan SDM ULP yang Permanen” dari LKPP, keterbukaan Informasi publik berbasis internet dari Bakohumas, dan sejumlah penghargaan lainnya. Semua penghargaan dan apreasiasi tersebut semakin memacu kami untuk bekerja keras dan optimal dalam mengemban amanah Undang-Undang.
KAPASITAS KELEMBAGAAN
Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar 624,1 miliar rupiah pada 2014. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 551,1 miliar rupiah atau sekitar 88,2 persen (per 29 Desember 2014).
Dan, saat ini untuk sarana dan prasarana, kami bersyukur bahwa gedung KPK telah berdiri dan selesai pembangunan struktur 16 lantai dari yang direncanakan. Perkembangan pembangunan secara keseluruhan hingga hari ini telah berjalan 64 persen, dan saat tinggal pengerjaan arsitektur, interior dan mekanikal elektrikal.
Untuk sumber daya manusia, tahun ini, KPK merekrut 24 pegawai melalui program Indonesia Memanggil ke-8, 17 pegawai negeri yang dipekerjakan, dan melakukan rekrutmen internal untuk penambahan penyelidik dan penyidik. Sehingga, jumlah total pegawai KPK pada akhir tahun ini sebanyak 1.102 pegawai, termasuk di dalamnya 73 penyelidik, 79 penyidik, 94 penuntut umum, dan 262 pegawai kedeputian pencegahan.
Masih berkaitan dengan kepegawaian, sepanjang tahun 2014, terdapat dua kasus pelanggaran berat yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah terdapat keputusan berupa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Jumlah tersebut menurun satu kasus dibandingkan dengan tahun 2013.
PENCEGAHAN
Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya. Program Politik Berintegritas menjadi payung sejumlah program dalam mengawal perjalanan pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden yang dilakukan pada tahun ini. KPK bersinergi dengan kementerian, lembaga negara serta masyarakat mengkampanyekan “Pilih yang Jujur” untuk terciptanya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang pro rakyat.
KPK juga meluncurkan “Buku Putih” yang berisi 8 (delapan) Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019. Kedua calon presiden dan calon wakil presiden, telah membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 buku itu sebagai wujud komitmen untuk menjalankan agenda yang termaktub dalam buku itu.
Untuk menjangkau level legislatif, KPK telah melakukan studi tentang penguatan peran legislatif dan menyosialisasikan buku “5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR” di lima kota, yakni Yogyakarta, Palangkaraya, Gorontalo, Mataram dan Pekanbaru. Buku ini, merupakan ikhtiar KPK dalam membangun sinergi dengan DPR/DPRD.
Bersama masyarakat sipil, KPK menggelar focus group discussion (FGD) dengan lembaga antikorupsi dan jaringan pemantau pemilu dalam rangka melakukan pemetaan kegiatan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka proses pengawalan pemilu yang bersih dan berintegritas.
KPK juga menggandeng KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Tokoh masyarakat, akademisi, dan pers di 9 Kota besar dalam rangka menyampaikan konsep ini. Seruan Pilih yang Jujur juga menyasar para pemilih pemula, dengan melaksanakan kegiatan “Campus Visit” di sejumlah kampus di Indonesia, yang kemudian melahirkan koalisi Mahasiswa Pemilih Jujur di kampus tersebut.
Upaya menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari sisi pencegahan, juga terus diintensifkan. Terutama pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi. Pada korsup minerba tahun 2014 ini, telah memberi dampak yang cukup signifikan, yakni sebanyak 700 IUP illegal telah dicabut izinnya dan menghasilkan PNBP dari sektor ini sebesar 38 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, PNBP yang dihasilkan dari sektor ini sebesar 28 triliun rupiah.
Pelibatan partisipasi publik dan upaya menggalang gerakan sosial masyarakat juga menjadi poin penting untuk mendukung eksistensi gerakan pemberantasan korupsi. Pelibatan masyarakat dalam melawan korupsi, akan menghasilkan energi yang luar biasa. KPK menggulirkan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menyasar khusus perempuan, dan mengkampanyekan Jujur Barengan sebagai upaya membumikan kesadaran bersikap jujur dalam keseharian.
Ajakan KPK dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyebarkan pesan antikorupsi, juga dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Kreatif Anti korupsi (Kreasi), Lomba Inovasi Model Pembelajaran Anti Korupsi (Ide Beraksi), dan Festival film antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFFest).
KPK terus berupaya mereduplikasi agen-agen antikorupsi di sektor pendidikan. Tahun 2014 KPK melakukan ToT bagi seribu dosen yang berasal dari 500 PTN dan PTS, sehingga jumlah keseluruhan dosen yang telah mengikuti ToT berjumlah tiga ribu dosen yang berasal dari 1.500 PTN dan PTS.
Dalam kurun 2014, KPK berhasil meningkatkan kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam melaporkan gratifikasi yang dianggap suap dari 1.391 menjadi 2.203 laporan, atau meningkat 58%. Ini merupakan rekor tertinggi laporan sepanjang KPK berdiri. Selain itu, terjadi peningkatan peran serta lembaga dalam mengendalikan gratifikasi secara internal melalui Program Pengendalian Gratifikasi dari 90 lembaga, menjadi 134 lembaga, atau meningkat 49%.
Pelibatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dilakukan dengan lebih serius melalui Program Anti Uang Pelicin dan tanggung jawab swasta dalam pencegahan korupsi. Berbagai even besar dan koalisi dilakukan untuk memperkuat gerakan anti gratifikasi dari sisi pemberi (suplly side).
Hal strategis lainnya, KPK juga menggunakan perkembangan teknologi masa kini. Di antaranya, dengan meluncurkan sejumlah aplikasi yang informatif dan edukatif agar pemahaman antikorupsi masyarakat semakin tinggi. Misalnya, aplikasi Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi (GRATis) yang menjadi pusat informasi lengkap seputar gratifikasi. Dan, meluncurkan "KanalKPK TV", sebuah siaran televisi berbasis internet (streaming).
PENINDAKAN
Di bidang penindakan, sejumlah terobosan terus dilakukan. Bertujuan untuk makin memberikan efek jera dan terapi kejut bagi para pelaku korupsi, serta membuka peluang lebih besar pengembalian keuangan negara.
Di antaranya dengan penerapan UU pencucian uang di hampir semua kasus yang ditangani, menerapkan pasal-pasal hukuman tambahan, seperti pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, pencabutan hak politik; serta menerapkan tuntutan perdata yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.
Contoh yang telah dilakukan, KPK telah melakukan tuntutan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum bagi terdakwa M. Akil Mochtar dan Ratu Atut Choisiyah. Serta penuntutan pidana seumur hidup dilakukan pada perkara bagi terdakwa M. Akil Mochtar.
Di tengah keterbatasan jumlah penyidik, KPK tetap berupaya bekerja optimal. Salah satu tanda kerja keras itu adalah dengan ditangkapnya buronan Anggoro Widjojo pada awal tahun 2014. KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah penyelenggara negara, antara lain terhadap Bupati Bogor RY, Bupati Biak Numfor YS, Bupati Karawang AS, Gubernur Riau AM, dan Ketua DPRD Bangkalan FAI.
Secara total, pada tahun ini KPK melakukan 78 kegiatan penyelidikan, 93 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 44 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 110 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.
KOORDINASI, SUPERVISI DAN KERJA SAMA STRATEGIS
KPK menjalankan Fungsi trigger mechanism secara simultan di sektor pencegahan dan penindakan. Di sektor pencegahan, KPK bekerja sama dengan BPKP terus mengintensifkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan menyelenggarakan semiloka Pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis yang menjadi kepentingan nasional terkait ketahanan pangan, kehutanan dan pertambangan di 33 provinsi dan 96 kabupaten/kota.
Mengenai kerja sama strategis, telah banyak dilakukan KPK sepanjang 2014. Di antaranya kerja sama antara KPK dengan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi di Tanah Air dan PPATK, dalam penyediaan informasi dan data. KPK juga merangkul perguruan tinggi dalam pemanfaatan publikasi lokal. Tahun ini, KPK menjalin kerja sama dengan enam perguruan tinggi, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), UIN Sunan Kalijaga, Universitas Diponegoro, Universitas Soegija Pranata, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Hasanuddin. Di bidang penyebaran informasi, KPK bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam penyediaan dan penyebarluasan konten antikorupsi.
KPK terus memperluas jaringan dalam pergaulan di dunia internasional dengan aktif di sejumlah forum internasional maupun regional dan memperkuat kerja sama bilateral dengan sejumlah lembaga sejenis di berbagai Negara. KPK juga menjadi tempat belajar bagi lembaga sejenis dari mancanegara, di antaranya NACC Thailand, MACC Malaysia dan CAC Timor Leste.
Bahwa apa yang telah kami lakukan dan capai pada tahun ini, mungkin masih jauh dari sempurna. Terlebih untuk melenyapkan korupsi dari Bumi Pertiwi. Meski demikian, kami yakinkan diri kami untuk tetap konsisten dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah rakyat ini. Sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama dan bersatu dalam satu barisan rapat demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.***(SP/k65)
0 Response to "Ini Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2014"
Post a Comment