KALTIM-Semangat membangun layanan kesehatan bagi masyarakat terus digalakkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Seiring program BPJS Kesehatan dan KIS, Pemprov Kaltim terus menyesuaikan diri dengan program pemerintahan baru.
Anggota Komisi IX DPR yang turut serta dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kaltim, Aditya Anugrah Moha (F-PG), menilai, Kaltim bisa menjadi proyek percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Pemprov Kaltim sedang membangun beberapa rumah sakit pratama di daerah perbatasan, membangun sarana kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus, mengeluarkan kebijakan kawasan bebas rokok, dan lain-lain.
“Kami memberikan support dan motivasi agar Kaltim sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia bisa betul-betul menjadi pilot project untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain,” nilai Aditya saat dihubungi, Rabu (10/12/2014). Sistem satu atap, lanjut Aditya, juga dibangun Pemprov Kaltim dalam melayani kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat setempat. Hanya saja ada sedikit catatan kecil di bidang layanan kesehatan.
Menurut politisi muda asal Sulawesi Utara ini, data basepeserta BPJS Kesehatan belum memadai, sehingga cakupannya tidak maksimal. Masih ada tumpang tindih kepesertaan antara program JKN dan KIS. “Ada dua kartu dengan fungsi yang sama. Sudah terdata di BPJS, tapi juga mendapatkan KIS. Nah, ini yang banyak kami temui di lapangan. Ini catatan yang akan kami bawa saat raker dengan pemerintah nanti,” katanya.
Aditya berharap, anggaran kesehatan 10% dari APBD juga perlu segera direalisasikan. Banyak daerah di Indonesia belum mampu merealisasikan amanat UU Kesehatan tersebut. Sementara itu, mengomentari layanan kesehatan di perbatasan, Aditya mengusulkan perlu ada pembahasan lintas komisi di DPR dan lintas sektoral di pemerintahan. Pasalnya, yang menjadi hambatan di perbatasan Kaltim adalah akses jalan menuju lokasi layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan rumah sakit pratama. Ini harus jadi perhatian bersama.
“Itu sebenarnya masalah kecil, yaitu persolan ketersediaan layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan infrastruktur. Banyak warga setempat yang ingin hijrah ke Malaysia. Pemerintah harus memberikan atensi khusus, agar mampu kita redam. Ini sudah menyangkut marwah NKRI,” tandas Aditya lagi.
Ditambahkan Aditya, Indonesia harus mampu bersaing dengan negeri jiran Malaysia dalam memberi layanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di perbatasan, seperti kesehatan dan pendidikan. Amanah Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus betul-betul hadir di tengah rakyat.***(mh/foto: m.husen/parle/hr).
Gambar : Anggota Komisi IX DPR,Aditya Anugrah Moha (F-PG),
0 Response to "Kaltim Jadi Percontohan Layanan Kesehatan "
Post a Comment