BATAM - Ketua Koperasi Perjuangan Rakyat (Kopera), Brijen Siburian, sebagai penanggung jawab dan pengelola listrik di Baloi Kolam, Batam, mengeluhkan tingginya Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dibebankan PLN Batam kepada pengelola melalui sistem Multi Curah Sementara (MCS).
Brijen Siburian menyesalkan PLN Batam yang tidak memperhatikan aspek sosial dan aspek kemanusiaan dalam menetapkan tarif dasar listrik untuk masyarakat miskin.
"TDL seharga Rp 1.350/kwh ditambah Pajak penerangan jalan umum (PPJU), Maka sesungguhnya Kopera membeli pulsa prabayar ke PLN seharga Rp 1.580/kwh, belum lagi ditambah dengan biaya losis dan biaya perawatan jaringan yang sangat membebani pengelola" ujar Brijen, Jumat (14/11/2014).
Masyarakat pelanggan listrik yang dilayani kopera dikenakan tarif Rp 2.000/kwh. Seharusnya TDL untuk sistim MCS berkisar Rp 900 s/d Rp 1.000 kwh, sehingga Kopera dapat melayani listrik dengan harga yang layak. Kopera, melayani pelanggan listrik sejumlah 1.200 rumah di Baloi Kolam.
"Jangan disamakanlah orang Duta Mas dengan orang Duka Mas," sindir Rudi Hutagaol, salah seorang pelanggan listrik Kopera yang kebetulan ada di loket pembayaran listrik di wilayah RT 05 Baloi Kolam.
Rudi juga meminta supaya PLN turun ke lokasi dan melihat realitas masyarakat di Baloi Kolam. Hal senada juga disoroti olek Naek Sianturi, Ketua RT 07 (RW 16), Baloi Kolam.
"Seharusnya pemerintah kota Batam peduli dan membuka mata, hapus sistem MCS, PLN harus menampung aspirasi masyarakat. Tolong ditulis pak, jangan ada yang ditambah dan dikurangi, ujar Naek berapi-api, kepada Sekretaris Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kepulauan Riau, Thamrin Pasaribu.***(dd/k65)
0 Response to "Tarif Listrik ''Menyengat'' Warga Miskin Batam"
Post a Comment